Demokrasi di Indonesia

Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan sistem demokrasi dari masa ke masa. Pada tahun 1945 hingga 1959 Indonesia menggunakan sistem demokrasi parlementer. Namun sejak dikeluarkannya dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 demokrasi di Indonesia berubah menjadi demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin juga tidak bertahan lama, sejak adanya pemberontakan PKI pada September 1965 Demokrasi di Indonesia berlandaskan pancasila dengan berdasarkan sila-sila yang ada di dalamnya. Kemudian demokrasi pancasila ini berakhir dan sejak masa orde baru berakhir dan digantikan demokrasi orde reformasi yang berlaku hingga sekarang.

Sistem demokrasi di Indonesia yang sekarang ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem demokrasi sebelum-sebelumnya. Hanya saja di masa sekarang presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Kepala pemerintahan di daerah-daerah mulai dari ketua RT, lurah, camat, gubernur pun dipilih oleh rakyat. Di era reformasi ini presiden yang mulanya bertanggungjawab kepada MPR kini presiden bertanggungjawab terhadap rakyat.

Sistem demokrasi masih berlandaskan pada pancasila dan konstitusi yang ada. Indonesia adalah negara yang demokratis, karena adanya partisipasi dari rakyatnya. Rakyatnya mempunyai hak yang sama dalam segala bidang, yang memiliki kebebasan dan kemerdekaan. Pemilihan umum pun dilakukan dimana rakyat memilih wakil rakyat.

1.      Substansi Demokrasi

Substansi dari demokrasi adalah untuk kepentingan rakyat. Indonesia sebagai negara demokrasi masih perlu banyak perbaikan dalam segala aspek. Kesejahteraan yang merupakan tujuan dari demokrasi ini masih belum terlaksana sebagaimana mestinya sehingga masih perlu diperbaiki. Masih banyak sekali rakyat yang menderita karena ulah pejabat negara yang banyak melakukan korupsi. Bukan hanya korupsi yang marak terjadi namun subsidi yang diperuntukkan untuk rakyat miskin pun banyak yang tidak berhak namun mendapatkannya.

Dalam demokrasi kedudukan semua orang di mata hukum sama, namun sekarang ini banyak sekali kasus hukum yang dapat diselesaikan hanya dengan uang. Hukuman bagi orang yang korupsi bermilyar-milyar banyaknya hukumanannya jauh lebih ringan dari pada seorang pencuri sebuah biji kakao dan kelapa. Untuk itu demokrasi di Indonesia masih perlu dibenahi agar kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Untuk mencapai kesejahteraan peranan masyarakat sangat penting. Menurut Bahmuller (dalam Sapriya, 2010:93-96) penegakkan demokrasi dapat dilihat dari tiga faktor yang menandakan kesejahteraan rakyatnya. Faktor tersebut berupa perekonomian yang makmur, kondisi sosial dan politik yang rukun dengan jiwa nasionalisme dan kebersamaan yang erat, serta budaya kewarganegaraan serta sejarah dimana rakyatnya terbaur dalam kesamaan diantara semua golongan. Itulah yang merupakan keinginan semua negara demokrasi dalam pencapaian kesejahteraan masyarakatnya.

2.      Partisipasi Masyarakat

Dalam kehidupan berdemokrasi, peranan masyarakat sangatlah menentukan kesejahteraan masyarakat lainnya. Misalnya saja dalam pemilu, satu suara rakyat akan sangat menentukan kehidupan Indonesia nantinya, siapa yang akan terpilih menjadi pemimpin. Suara rakyat seperti rakyat-rakyat yang melakukan demonstrasi pun sangat menentukan kesejahteraan rakyat. Suara-suara yang membela rakyat yang tertindas. Sehingga perlunya keterbukaan antara masyarakat dan yang terpilih oleh masyarakat dalam pemerintahan ini. Bersama-sama membangun rakyat Indonesia yang sejahtera untuk semua golongan.

3.      Hambatan dalam Demokrasi

Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini sesuai yang tertera dalam dasar negara yang menghendaki adanya demokrasi di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan demokrasi tersebut Indonesia mengalami banyak hambatan.

Salah satu contoh demokrasi di Indonesia adalah pemilihan umum. Saat pemilihan umum terjadi banyak orang yang lebih memilih golput. Padahal pilihan mereka lah yang akan menentukan kehidupan Indonesia nantinya, pilihan mereka yang akan memajukan serta mensejahterakan Indonesia kelak. Hambatan yang terjadi saat itu bisa saja karena mereka kurang mengenal calon mereka. Atau bahkan mereka lebih mementingkan urusan pribadi mereka dari pada kepentingan bersama. 

Kurangnya pengetahuan di masyarakat akan demokrasi menjadi hambatan terlaksananya demokrasi dengan baik. Namun tidak banyak juga yang mengerti namun mereka kurang mau memperhatikan kepentingan orang lain. Dan banyak juga yang enggan mengeluarkan pendapat mereka untuk hal-hal yang seperti itu.

Hal lain yang menjadi hambatan dalam demokrasi adalah kurangnya kepercayaan rakyat terhadap calon pemimpinnya yang hanya memberikan janji-janji palsu akan kesejahteraan rakyatnya, namun dalam pelaksanaannya tidak seperti apa yang telah dijanjikan. Selain itu lemahnya hukum di negara kita juga membuat masyarakat tidak takut.

Pemerintah sebenarnya telah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Hanya saja hasilnya tidak seperti apa yang diharapkan. Masalah-masalah kesejahteraan rakyat yang kerap melanda masyarakat seperti kemiskinan, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya telah berusaha ditanggulangi oleh pemerintah. Pelaksanaannya pun sudah dilakukan meski hasilnya belum terjadi secara menyeluruh.

Hambatan tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan memberikan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya demokrasi di negara kita sehingga masyarakat memiliki pandangan yang luas. Demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga dapat memberikan bukti nyata yang dapat dirasakan oleh semua pihak.